Untuk menguatkan kembali semangat berliterasi para pengelola perpustakaan desa/kelurahan dan TBM binaan Dispustaka dalam Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), dalam kegiatan Pekan Literasi diadakan Sosialisasi dan Workshop Penguatan Literasi. Acara yang berlangsung di hari kedua Pekan Literasi ini mengundang 30-an kepala desa dan lurah pada pagi, Rabu (22/2/2023) untuk mendengarkan materi sosialisasi terkait “Membangun Literasi Masyarakat Melalui Transformasi Perpustakaan”.
Adapun maksud dari diadakannya sosialisasi ini, agar para kades dan lurah yang telah bermitra dalam program TPBIS ini dapat menggiatkan kegiatan literasi yang mampu memberikan manfaat dan membangun keberdayaan di perpustakaan desa. Hal ini mengingat, masih banyaknya perpustakaan desa yang belum konsisten dan berkelanjutan memfasilitasi masyarakat dengan strategi pelibatan masyarakat.
Dalam sesi pembuka, sosialisasi diawali dengan penyampaian sambutan dari Kepala Dispustaka Enrekang, Ir. Darmawaty Anto, MT. Ia mengatakan bahwa desa merupakan pemerintahan yang terbawah, sumber daya ada di tingkat desa, sehingga kehadiran perpustakaan di desa diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, umumnya orang melihat perpustakaan tempat menyimpan buku, tugasnya membina perpustakaan untuk merapikan buku-buku. Padahal ada yang lain yaitu perpustakaan berbasis inklusi sosial, yakni perpustakaan juga terkait dengan pengembangan ekonomi, literasi IT, dan lain-lain. 
“Perpustakaan itu terkait pengembangan SDM dan ekonomi, jadi sekali lagi mari kita buka, perpustakaan itu bukan hanya buku yang berjejer tapi pemanfataan IT juga dapat mendorong literasi yang meningkatkan ekonomi,” kata Bu Kepala Dispustaka.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dispustaka juga menjelaskan mengapa perlu untuk mengajak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk bersinergi. Menurutnya, pengelolaan perpustakaan yang berfungsi baik dan berkelanjutan harus didukung dengan pengelola perpustakaan, salah satunya mengenai insentif atau kesejahteraannya.
“Kenapa PMD dihadirkan, banyak keluhan, pengelola perpustakaan yang tadinya bagus tapi ada yang mencari kehidupan yang lebih baik, makanya kami hadirkan supaya mencari celah-celah untuk peningkatan insentif dan juga perpanjangan bidang terkait bagaimana kebijakan-kebijakan pengembangan perpustakaan desa,” ujar Kepala Dispustaka.
Sementara itu, perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Awaluddin selaku Kepala Bidang Pengembangan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat menyampaikan bahwa kalau perpustakaan tidak dikelola, bagaimana caranya bisa mengembangkan minat baca masyarakat.
“Mungkin dia petani tapi dia harus belajar ke perpustakaan, bisa jadi perpustakaan yang datang membawakan buku ke masyarakat,” ujarnya.